Pelayanan Izin Terpadu Online (Pinto) Kab. Aceh Besar
Standar Pelayanan
"Standar Pelayanan"


STANDAR PELAYANAN


1. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)

           Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan     Perizinan     Usaha Satu Atap Kabupaten Aceh Besar.



Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Aceh Besar





Keputusan Bupati Aceh Besar

Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Kepada Kepala

Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.





 





• Qanun Kabupaten Aceh Besar

Nomor  13 Tahun 2004 Tentang Bangunan

Gedung.





• Qanun Kabupaten Aceh Besar

Nomor  10 Tahun 2011 Tentang Retribusi

Izin Mendirikan Bangunan.





 





·  

Qanun Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2011Tentang

Retribusi Izin Gangguan (HO)





 





·  

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor  5 Tahun 2007 Tentang Surat Izin Tempat Usaha





 





·  

Peraturan Menteri PerdaganganRepublik Indonesia

Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan





 





·  

Peraturan Menteri Perdagangan Republik

IndonesiaNomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Wajib Daftar Perusahaan





 





·  

Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri





 





·  

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 16/M-DAG/Per/3/2006 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan





 





•Qanun Aceh Besar Nomor 15

Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame.





•Keputusan Bupati Nomor 350

Tahun 2009 Tentang Penetapan Standar Harga Pada Titik/Lokasi Pemasangan Reklame

Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar.





 





•Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1999 Tentang Jasa Konstruksi;





•Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;





•Peraturan Pemerintah Nomor 30

Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;





 





•Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 Tentang Mineral dan Batu Bara.





•PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara





•Qanun Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas

Alam;





•Qanun Kabupaten Aceh Besar

Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pajak Usaha Pertambangan Umum Pengambilan dan

Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;





 





·  

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 147/MENKES/PER/I/2010  tentang  Perizinan Rumah Sakit.





 





·  

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 147/MENKES/PER/I/2010  tentang  Perizinan Rumah Sakit.





 





•Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan

RI No.922/menkes/per/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin

apotik.





•Keputusan Menteri Kesehatan

1027/Menkes/SK/IX/2004  tentang Standar

Pelayanan Kefarmasian di Apotik





 





•Kepmenkes Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002

tentang toko obat;





 





·   Peraturan Menteri Republik

Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang KLINIK.





 





•Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 572/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi

Refraksionis Optisien.





 





·  

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran





 





•Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan

Pelaksanaan Praktik Kedokteran





 





•Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan

Pelaksanaan Praktik Kedokteran





 





•Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.





 





•Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010  tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik

Perawat.





 





•Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 1392/MENKES/SK/XII/2001 Tentang Registrasi dan Izin

Kerja Perawat Gigi.





•Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010  tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik

Perawat.





 





•Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggara

Pengobatan Tradisional





 





·  

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja

Tenaga Kefarmasian.





 





·  

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja

Tenaga Kefarmasian.





 





•Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.





•Peraturan Menteri Republik

Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang KLINIK.





 





·  

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran





 





·  

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indionesia

Nomor 357/MENKES/PER/V/2006  tentang

Registrasi dan Izin Kerja Radiografer.





 





·  

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 548/MENKES/PER/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi

Terapis.





 





·  

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis





 





•Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene

Sanitasi Rumah Makan dan Restoran





•Peraturan Menteri kesehatan

Republik Indonesia tentang Hygienne Sanitasi Jasa Boga





 





•Keputusan Menteri Kebudayaan

Pariwisata Nomor Kep-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Pariwisata.





 





·  

Keputusan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor

Kep-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Pariwisata.





 





·  

Keputusan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor

Kep-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Pariwisata.





 





•Undang-Undang Nomor 31 tahun

2004 tentang Perikanan





•Qanun Kabupaten Aceh Besar

Nomor 04 Tahun 2004 tentang izin usaha Perikanan.





•Qanun Kabupaten Aceh Besar

Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.





•Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 tentang Perikanan





•Qanun Kabupaten Aceh Besar

Nomor 04 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan





•Qanun Kabupaten Aceh Besar

Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan





•Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 tentang Perikanan





•Qanun Kabupaten Aceh Besar

Nomor 04 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan





•Qanun Kabupaten Aceh Besar

Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan





·   Qanun Kabupaten Aceh Besar No

22 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan





 





•Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan

Pendidikan.





 





•Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.





 





·  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang

Peternakan Dan Kesehatan Hewan





• Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan 

Hewan.





•Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan





•Keputusan Menteri Pertanian

Nomor : 404/Kpts/Ot.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha

Peternakan





 





•Dibawah atau sama dengan

populasi (IUP) dapat dilakukan tanda daftar usaha    peternakan rakyat.         •Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Peternakan Dan

Kesehatan Hewan





• Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan 

Hewan.





•Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan





•Keputusan Menteri Pertanian

Nomor : 404/Kpts/Ot.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha

Peternakan





 





•Izin Usaha yang diberikan

kepada badan usaha atau perorangan yang mengolah, penyedia obat, pengedar,

pemasok, eksportir, importir, Distributor, dan toko obat hewan.          Peraturan Menteri Pertanian Nomor

18/Permentan/Ot.140/4/2009 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha

Obat Hewan





 





•Peraturan Menteri

Pertanian  Nomor

26/Permentan/Ar.140/2/2007  tentang

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan





 





•Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah

Otonom, kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan

perizinan pemungutan hasil hutan menjadi kewenangan Pemerintah termasuk

pemanfaatan Sarang Brung Walet (Collocalia spp).





•Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor 100/kpts- II/2003  tentang pedoman

pemanfaatan Sarang Burung Walet (Collocalia spp).





 





•Keputusan Menteri Pertanian

Repubilk Indonesia Nomor 859/Kpts./TP.250/11/98 tanggal 4 Nopember 1998 tentang

Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras





•Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pelarangan Bahan Kimia Berbahaya Pada

Proses Penggilingan Padi,Huller, dan Penyosohan Beras.





 





 





 





2.    PERSYARATAN





IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN





            ·   Syarat

Administrasi :





            a.   

Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,-