Pelayanan Izin Terpadu Online (Pinto) Kab. Aceh Besar
IMB

Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah salah satu produk layanan dari Sistem Pelayanan Terpadu pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Aceh Besar.

Dasar Hukum

IZIN MENDIRIKAN  BANGUNAN (IMB)

-    Dasar Hukum

1. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor  13 Tahun 2004 Tentang Bangunan Gedung.

               2.  Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor  10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan



Persyaratan

Syarat yang harus dilengkapi untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari :

A.      Persyaratan

1.       Izin Mendirikan Bangunan Baru Dan Perubahan

   Syarat Administrasi :

a.    Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

b.    Surat rekomendasi dari  Geuchik dan Camat setempat;

c.     Salinan akta pendirian perusahaan untuk badan hukum;

d.    Fotocopy surat tanah (akta/sertifikat/alat bukti hak lainnya yang sah);

e.     Fotocopy KTP pemohon;

f.     Fotocopy bukti lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun berjalan/terakhir;

g.    Surat pernyataan/perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya;

h.    Izin Gangguan (HO) khusus untuk bangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;

i.      Melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lama untuk perubahan;

j.      Surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan (bermaterai Rp.6000,-).

 

   Syarat Teknis :

a.    Gambar konstruksi bangunan Berskala.

b.    Gambar situasi.

c.     Rencana site plant.

d.    Perhitungan konstruksi.

e.     Keadaan bangunan utilitas.

 

2.       Izin Mendirikan Bangunan Pengganti/Hilang

a.    Surat permohonan pengganti bermaterai Rp. 6.000,-

b.    Surat rekomendasi dari Geuchik dan Camat setempat;

c.     Surat keterangan hilang dari kepolisian;

d.    Fotocopy KTP pemohon;

 

 

e.     Surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan (bermaterai Rp.6000,-).

3.       Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

   Syarat Administrasi :

a.     Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

b.    Surat rekomendasi dari  Geuchik dan Camat setempat;

c.      Salinan akta pendirian perusahaan untuk badan hukum;

d.    Fotocopy surat tanah (akta/sertifikat/alat bukti hak lainnya yang sah);

e.      Fotocopy KTP pemohon;

f.      Fotocopy bukti lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun berjalan/terakhir;

g.    Surat pernyataan/perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya;

h.    Izin Gangguan (HO) khusus untuk bangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;

i.       Jaminan asuransi;

j.       Pernyataan siap bongkar sendiri apabila masa penggunaan menara berakhir;

k.    Surat pernyataan dari badan penyelenggara yang menyatakan:

-          Menjamin kekuatan pembangunan konstruksi menara;

-          Output power antena tidak akan menimbulkan induksi/radiasi.

l.      Surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan (bermaterai Rp.6000,-).

   Syarat Teknis :

a. Gambar konstruksi bangunan Berskala.

b. Gambar situasi.

c.  Rencana site plant.

d. Perhitungan konstruksi.

e.  Keadaan bangunan utilitas.

f.   Hasil sondir tanah dan bor tangan lokasi pembangunan tower.





Informasi Lebih Lanjut

Informasi lebih lanjut, silahkan datang ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) di Kota Jantho, atau ke Kantor Perwakilan KPTSP di Lambaro, Aceh Besar.





Lihat jenis izin lainnya...